Lingkungan

SENGKETA LINGKUNGAN PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Beberapa waktu yang lalu sengketa lingkungan di wilayah Blitar Raya sempat menjadi berita hangat di harian ini (Radar Blitar). Permasalahan tersebut adalah pro kontra penambangan pasir besi di pantai pasur yang terletak di Desa Bululawang Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar. Unjuk rasa warga pro penambangan melibatkan puluhan truk pengangkut pasir menuntut agar penambangan pasir besi terus berjalan, seolah menjadi tandingan demonstrasi warga sebelumnya yang menuntut penutupan penambangan pasir besi karena dianggap merusak lingkungan. Argumen yang diajukan kedua belah pihak adalah permasalahan lingkungan klasik selama ini yaitu perbedaan kepentingan antara yang menginginkan lingkungan tetap lestari dan di sisi yang lain adalah faktor ekonomi sebagai alasan eksploitasi alam. Kiranya sangat tidak bijak apabila dua kepentingan ini terus berdiri sebagai unsur yang saling bertentangan, padahal seharusnya keduanya harus berdiri sebagai elemen yang saling mendukung.

Sejarah telah mencatat bahwa pertentangan kepentingan sebagai dinamika bangsa ini terbukti mampu diatasi dengan kearifan lokal. Sebagaimana kita ketahui bahwa kearifan lokal adalah cara – cara yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat. Pemahaman tersebut tercipta dikarenakan tinggal di tempat itu secara turun temurun. Tentunya kearifan lokal mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing – masing. .

Sebagai masyarakat yang tinggal di kawasan Blitar Raya harus diakui bahwa kita telah mempunyai budaya kearifan lokal yang khas diantaranya tepo sliro (tenggang rasa) atau saling menghormati kepentingan orang lain. Hal ini apabila kita dikaitkan dengan permasalahan diatas semestinya penyelesaiannya dapat berjalan dengan lebih elegan. Namun kita juga tidak menutup mata bahwa iklim demokrasi di negeri ini juga telah membuka kebebasan public dalam menyalurkan aspirasinya.

Pihak penambang sebagai pihak yang melakukan eksploitasi terhadap alam tentunya harus mempunyai tenggang rasa terhadap penduduk di kawasan penambangan yang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Begitu juga sebaliknya warga di sekitar tambang pasir juga harus menghormati penambangan pasir sebagai mata pencaharian penambang untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam korelasi ini tentu ada koridor yang harus dipatuhi, yaitu pihak penambang harus mempunyai analisa tentang dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut serta melakukan upaya pengelolaaan dan pemantuan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem di pantai tersebut. Selain itu mungkin akan lebih baik apabila dilakukan kajian terhadap potensi dari pantai pasur sebagai obyek penambangan atau sebagai obyek kegiatan yang lain.

Dalam perspektif Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan wajib menyusun analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) sebagai dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dalam penyusunan amdal ini aspek transparansi kegiatan menjadi faktor yang sangat penting. Masyarakat yang terkena dampak serta pemerhati lingkungan dapat memberi saran dan masukan terkait dengan usaha dan atau kegiatan tersebut.

Konstitusi kita telah mengatur sedemikian rupa segala bentuk aktifitas yang berdampak bagi lingkungan. Tidak ada pihak yang dikalahkan atau diuntungkan, semua pihak yang terkait diposisikan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berperan dalam perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan. Di sisi lain setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Sekarang tinggal tugas kita untuk melaksanakan amanat tersebut dengan penuh tanggung jawab. Semoga setiap permasalahan lingkungan hidup di Blitar Raya dapat kita selesaikan dengan cara yang elegan mengacu pada kearifan lokal yang telah turun temurun diwariskan oleh para pendahulu kita.

 

KAMPUNG IKLIM

Perubahan iklim yang salah satunya disebabkan oleh pemanasan global semakin terasa dampaknya. Yang paling mencolok adalah musim penghujan dan kemarau yang tidak dapat diprediksi, bahkan sepanjang tahun 2010 hampir sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim hujan sepanjang tahun yang mengakibatkan banyak terjadi banjir yang membawa kerugian baik jiwa maupun materi. Selain itu juga ancaman kekurangan ketersediaan pangan dan air bersih akibat kegagalan panen dan rusaknya sumber – sumber air. Ekses dari kekurangan pangan dan air bersih adalah menurunnya kualitas kesehatan masyarakat terutama ditinjau dari status gizi dan penyakit berbasis lingkungan. Berdasarkan hal tersebut tentunya perlu dilakukan peninjauan ulang berbagai persoalan besar seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perencanaan tata ruang, ketahanan pangan, pengendalian penyakit, perencanaan perkotaan dalam perspektif perubahan iklim.

Salah satu teknik mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah mempersiapkan daerah untuk menempuh langkah – langkah terbaik sebagai upaya untuk meminimalisir dampak perubahan iklim yang dikenal dengan program kampung iklim (climate village). Program ini digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2010, namun dalam tataran implementasi di daerah rupanya kurang begitu mendapat sambutan yang diharapkan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat masalah perubahan iklim memang terkesan hanya ramai dibicarakan pada tataran konferensi internasional ataupun sekedar kebijakan pada tingkat Kementerian.

Gagasan awal dari konsep kampung iklim adalah di mana sebuah kampung ( belum ada penetapan batasan kewilayahan apakah sebatas kelurahan/desa atau kecamatan ), masyarakatnya secara kritis dalam segala tindakan baik teknis maupun non teknis, berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengurangan pemanasan global sebagai salah satu penyumbang terbesar perubahan iklim. Beberapa manfaat dari program ini antara lain untuk membangun gerakan pengurangan emisi dimulai dari kampung.  Dengan program ini diharapkan target yang telah ditetapkan oleh Presiden SBY untuk mengurangi emisi nasional sebesar 26 % pada tahun 2020 dapat terwujud. Selain itu juga untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya alam sebagai sumber energi yang terjangkau secara ekonomi dan berkelanjutan, misalnya pemanfaatan limbah yang selama ini dibuang menjadi sumber enrgi

Pada dasarnya upaya menciptakan kampung iklim tidak terlalu rumit, yang menjadi kunci utama tetaplah kesadaran dari warga yang bersangkutan akan pentingnya melakukan sesuatu sebagai kontribusi untuk pelestarian sumber daya alam. Tentunya inisiasi dari pihak pemerintah untuk lebih memberi greget pada upaya penanggulangan dampak perubahan iklim tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat.

Masyarakat dapat membentuk kelompok – kelompok kecil yang dikoordinasikan oleh pihak Kelurahan. Kelompok ini dapat secara terprogram melakukan kegiatan – kegiatan mitigasi maupun adaptasi untuk perubahan iklim. Kegiatan mitigasi atau pengurangan dampak perubahan iklim yang dapat dilakukan antara lain seperti pengurangan sampah di tingkat rumah tangga untuk mengurangi ekspose CH4 sebagai gas penyebab efek rumah kaca yang dihasilkan oleh sampah, pengurangan penggunaan plastik yang kebanyakan pengolahan sampahnya dengan cara dibakar sehingga dapat mengekspose dioksin. Sedangkan kegiatan adaptasi yang dilakukan antara lain pembuatan sumur resapan, pembuatan lubang resapan biopori ( keduanya bertujuan untuk memperluas cadangan ketersediaan air). Selain itu juga pemanfaatan energi alternatif dari limbah seperti biogas yang merupakan langkah efektif penghematan energi. Kegiatan tersebut tentunya dapat dilakukan secara swadaya ataupun dengan stimulasi dari pemerintah.

Salah satu daerah yang berusaha merespon program kampung iklim tersebut adalah Kota Blitar yang pada tanggal 1 April kemarin melaunching kampung iklim untuk skala kelurahan tepatnya di Kelurahan Pakunden Kota Blitar. Pakunden merupakan tipikal kelurahan yang cukup potensial menanggulangi dampak perubahan ikim dikarenakan adanya potensi mata air di daerah tersebut, juga sentra industri tahu serta beberapa peternakan sapi yang cukup memberi kontribusi bagi roda perekonomian warga. Kelurahan Pakunden juga sangat akrab dengan program sanitasi dikarenakan daerah ini merupakan prioritas penanganan masalah sanitasi berdasarkan Strategi Sanitasi Kota Blitar . Semoga inisiasi dari Pemerintah kota Blitar dengan melaunching kampung iklim ini menjadi pondasi awal dalam kerangka pembangunan yang mampu menjawab tantangan perubahan iklim.

ANTARA KITA, ALAM DAN BENCANA

Prediksi tentang tenggelamnya Jakarta tahun 2030 sempat menjadi topik hangat media massa beberapa saat lalu. Beberapa analisa dari para ahlipun mencuat seiring prediksi tersebut. Salah satu pakar dari ITB menyebut bahwa prediksi tersebut didasarkan pada fakta bahwa di Jakarta ada dua kondisi yang terus berlangsung sampai sekarang yaitu beban tanah Jakarta terhadap bangunan tinggi sehingga kuantitas air yang dibutuhkan semakin besar serta eksploitasi air tanah yang berlebihan. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa sekali lagi manusia berperan penting terhadap kerusakan alam yang telah diciptakan dengan seimbang ini.

Selengkapnya...

MENGGAGAS KONSEP ECOTOWN UNTUK KOTA BLITAR

Semenjak komitmen Kota Blitar akan pengarusutamaan program pengembangan sanitasi yang berpihak pada masyarakat miskin dalam pembangunan perkotaan mulai dikumandangkan melalui Deklarasi Blitar tanggal 27 Maret 2007, pembangunan sanitasi di Kota Proklamator ini pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Komitmen tersebut semakin dikuatkan dengan mencantumkan pembangunan berwawasan lingkungan pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025. Dengan visi ini diharapkan walaupun terjadi pergantian kepala daerah, komitmen tentang lingkungan tetap dipertahankan. Disamping itu secara kelembagaan program pengembangan sanitasi di Kota Blitar telah mempunyai lembaga formal dengan adanya pokja sanitasi dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota dengan tugas dan wewenangnya masing – masing. Ketiga hal tersebut kiranya sudah menjadi pondasi yang cukup kuat dalam pembentukan eco - town atau kota yang ramah lingkungan .

Selengkapnya...

GERAKAN SEKOLAH KONSERVASI

Istilah konservasi mungkin sudah sangat populer di kalangan masyarakat kita, akan tetapi pada kenyataannya konservasi sampai saat ini relatif hanya menjadi jargon yang masih membutuhkan implementasi yang lebih konkrit. Berbagai definisi muncul dari istilah konservasi, namun salah satu definisi yang mungkin bisa mewakili berbagai definisi tersebut adalah apa yang dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902), orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi yaitu bahwa konservasi berasal dari kata Conservation yang terdiri atas kata con (together/bersama) dan servare (keep/save/memelihara). Apabila diterjemahkan secara istilah memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana (wise use). Konservasi dalam pengertian sekarang, sering diterjemahkan sebagai the wise use of nature resource (pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana).

Selengkapnya...

Pencarian

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini26
mod_vvisit_counterKemarin107
mod_vvisit_counterMinggu ini407
mod_vvisit_counterMinggu Terakhir926
mod_vvisit_counterBulan ini3867
mod_vvisit_counterBulan terakhir108682
mod_vvisit_counterSemua hari382363

We have: 2 guests online
IP Anda: 54.227.11.2
 , 
Hari ini: Jul 30, 2014